WARISAN KUASA DI TANAH PERDIKAN: PERBANDINGAN RESPON BUDAYA MASYARAKAT BANJARSARI WETAN DAN TAWANGSARI-WINONG-MAJAN TERHADAP BIROKRASI MODERN
Contributors
Setya Yoga Pratama
Keywords
Proceeding
Track
General Track
License
Copyright (c) 2026 International Conference on Cultures & Languages

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Abstract
Pencabutan status perdikan melalui UU No. 13 Tahun 1946 menandai berakhirnya hak keistimewaan berbasis agama dan tradisi sekaligus menjadi pemicu peralihan struktur pemerintahan dari pranata perdikan menjadi desa biasa yang seragam. Penelitian ini berfokus mengkaji respon kultural masyarakat serta kalangan priyayi perdikan terhadap penerapan birokrasi pemerintah di dua desa perdikan yaitu Banjarsari Wetan di Kab. Madiun dan Tawangsari-Winong-Majan (TWM) di Kab. Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif-komparatif berbasis pada dokumen dan penelitian sejarah yang telah ada sebelumnya. Penghapusan pranata perdikan pada kenyataannya tidak secara langsung menghilangkan karakteristik otoritas tradisional terutama pada bidang peralihan kekuasaan. Terdapat tanggapan yang saling bertolak belakang dari para priyayi di antara kedua bekas desa tersebut dalam menyikapi peralihan pemerintahan menuju desa biasa. Proses pemilihan kepala desa Banjarsari Wetan pasca penghapusan perdikan dapat dilaksanakan sebab terdapat pejabat pada masa perdikan yang kembali mengajukan diri. Hal ini berbanding terbalik dengan Klaster Perdikan Tawangsari-Winong-Majan dimana pada priyayi merasa enggan untuk mengajukan diri sebagai kepala desa dikarenakan beban kerja dan pendapatan yang dianggap tidak setimpal. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembentukan birokrasi desa yang seragam tidak secara langsung menghilangkan otoritas tradisional, melainkan berimplikasi langsung pada kompleksitas administrasi pemerintahan desa serta penyelesaian proses redistribusi tanah yang sedang berlangsung.