WARISAN KUASA DI TANAH PERDIKAN: PERBANDINGAN RESPON BUDAYA MASYARAKAT BANJARSARI WETAN DAN TAWANGSARI-WINONG-MAJAN TERHADAP BIROKRASI MODERN


Date Published : 6 November 2026

Contributors

Setya Yoga Pratama

MAS Al Mujaddadiyyah Kota Madiun
Author

Keywords

Desa Perdikan Priyayi Pemerintahan Desa

Proceeding

Track

General Track

License

Copyright (c) 2026 International Conference on Cultures & Languages

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Abstract

Pencabutan status perdikan melalui UU No. 13 Tahun 1946 menandai berakhirnya hak keistimewaan berbasis agama dan tradisi sekaligus menjadi pemicu peralihan struktur pemerintahan dari pranata perdikan menjadi desa biasa yang seragam. Penelitian ini berfokus mengkaji respon kultural masyarakat serta kalangan priyayi perdikan terhadap penerapan birokrasi pemerintah di dua desa perdikan yaitu Banjarsari Wetan di Kab. Madiun dan Tawangsari-Winong-Majan (TWM) di Kab. Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif-komparatif berbasis pada dokumen dan penelitian sejarah yang telah ada sebelumnya. Penghapusan pranata perdikan pada kenyataannya tidak secara langsung menghilangkan karakteristik otoritas tradisional terutama pada bidang peralihan kekuasaan. Terdapat tanggapan yang saling bertolak belakang dari para priyayi di antara kedua bekas desa tersebut dalam menyikapi peralihan pemerintahan menuju desa biasa. Proses pemilihan kepala desa Banjarsari Wetan pasca penghapusan perdikan dapat dilaksanakan sebab terdapat pejabat pada masa perdikan yang kembali mengajukan diri. Hal ini berbanding terbalik dengan Klaster Perdikan Tawangsari-Winong-Majan dimana pada priyayi merasa enggan untuk mengajukan diri sebagai kepala desa dikarenakan beban kerja dan pendapatan yang dianggap tidak setimpal. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembentukan birokrasi desa yang seragam tidak secara langsung menghilangkan otoritas tradisional, melainkan berimplikasi langsung pada kompleksitas administrasi pemerintahan desa serta penyelesaian proses redistribusi tanah yang sedang berlangsung.

References

Al Akhyar, A. A. I. (2020). Mengunjungi Simbol-Simbol Sejarah Lokal Tulungagung. Mirra Buana Media.
Burger, & Prajudi. (1990). Sifat Pemerintahan Jawa Terutama Mengenai Hak Atas Tanah. In Sajogyo & P. Sajogyo (Ed.), Sosiologi Pedesaan (2 ed., hal. 39–47). Gadjah Mada University Press.
Carey, P., & Reinhart, C. (Ed.). (2021). Kisah Brang Wetan: Berdasarkan Babad Alit dan Babade Negara Patjitan. Kepustakaan Populer Gramedia.
Fokkens Sr., F. (1887). Vrije Desa’s op Java en Madoera. Albrecht & Co.
Fokkens Sr., F., & Qomar, A. S. (2021). Pesantren Tegalsari dan Banjarsari. In C. Reinhart (Ed.), Antara Lawu dan Wilis: Arkeologi, Sejarah, dan Legenda Madiun Raya Berdasarkan Catatan Lucien Adam (Residen Madiun 1934-38). Kepustakaan Populer Gramedia.
Hanifah, S. R. (2023). Masjid Tawangsari, Jejak Kyai Abu Manshur. Kongkrit.com.
Kartodirdjo, S. (1993). Perkembangan Peradaban Priyayi. Gadjah Mada University Press.
Koentjaraningrat. (1982). Ciri-Ciri dari Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia. In Sajogyo & P. Sajogyo (Ed.), Sosiologi Pedesaan (1 ed., hal. 34–43). Gadjah Mada University Press.
Kuntari, H. (1989). Perubahan Status Pemerintahan Desa Perdikan Menjadi Desa Baisa di Desa Tawangsari, Winong, dan Majan (Kajian Sejarah Pemerintahan Desa di Kabupaten Tulungagung). Universitas Sebelas Maret.
Menteri Agraria. (1965). Laporan Pelaksanaan Landreform dan Problem-problemnya (Tahun 1964). Penjuluh Landreform.
Moertono, S. (1985). Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX. Yayasan Obor Indonesia.
Pratama, S. Y. (2023). Desa Banjarsari Wetan: Perubahan dari Desa Perdikan Menjadi Desa Biasa (1946-1987). Universitas Sebelas Maret.
Qomar, A. S. (2023). Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta: Riwayat Raden Ronggo Prawirodirdjo III dari Madiun, sekitar 1779-1810. Kepustakaan Populer Gramedia.
Qomar, A. S., & Pratama, S. Y. (2024). Antara Merdeka dan Dijajah: Problematika Kawula Desa Perdikan di Wilayah Eks Karesidenan Madiun, 1742-1962. Jurnal Sejarah Indonesia, 7(2), 226–238. https://doi.org/10.31947
Said, O. (1990). Kebijaksanaan Pembangunan Desa. In Sajogyo & P. Sajogyo (Ed.), Sosiologi Pedesaan (2 ed., hal. 93–108). Gadjah Mada University Press.
Sajogyo, & Sajogyo, P. (Ed.). (1982). Sosiologi Pedesaan (1 ed.). Gadjah Mada University Press.
Sajogyo, & Sajogyo, P. (Ed.). (1990). Sosiologi Pedesaan (2 ed.). Gadjah Mada University Press.
Schrieke, B. (1975). Sedikit Uraian tentang Pranata Perdikan. Penerbit Bhratara Jakarta.
Setiawati, N. A. (2011). Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat. STPN Press.
Syamsoehari, N. (1984). Silsilah Ky. Ageng Muh. Bin Umar Banjarsari - Dagangan Madiun & Ky. Ageng H. Abdurrohman Tegalrejo - Takeran Magetan.
Tauchid, M. (2020). Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Press.
Team Survey Direktorat Penelitian & Pengembangan Hukum Pertanahan Direktorat Jenderal Agraria. (1974). Laporan Proyek Penelitian & Pengembangan Hukum Pertanahan Tahun 1973/1974 Tentang Masalah-Masalah Bekas Tanah Perdikan, Tanah Terlantar, Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak/Kuasanya, Pembebanan Hak Atas Tanah dengan Tanggungan, Persewaan Tanah di Daera.
Tulungagung dalam Rangkaian Sejarah Indonesia dan Babad (Edisi Penyempurnaan Ejaan). (2007). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung.
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).
Undang-Undang No. 14 Tahun 1946 tentang Perubahan Syarat-syarat Pemilih Kepala Desa. (1946). Berita Repoeblik Indonesia.

Downloads

How to Cite

Pratama, S. Y. (2026). WARISAN KUASA DI TANAH PERDIKAN: PERBANDINGAN RESPON BUDAYA MASYARAKAT BANJARSARI WETAN DAN TAWANGSARI-WINONG-MAJAN TERHADAP BIROKRASI MODERN. International Conference on Cultures & Languages, 4(1), 266-280. https://conferences.uinsaid.ac.id/iccl/paper/view/1641