DARI ELITE KOLONIAL KE POLITIK REPUBLIK: TRANSFORMASI KEKUASAAN PRIYAYI-ARISTOKRAT DALAM STRUKTUR POLITIK LOKAL JAWA TIMUR TAHUN 1950–1963
Contributors
Fathu Shodiqur Rohman
Mahmud
Soelistijanto
Agung Wibowo
Keywords
Proceeding
Track
General Track
License
Copyright (c) 2026 International Conference on Cultures & Languages

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Abstract
Transisi dari pemerintahan kolonial menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak serta-merta menghapus struktur kekuasaan yang telah terbentuk pada masa kolonial. Di Jawa Timur, keberadaan karesidenan dan kawedanan serta posisi strategis elite priyayi-aristokrat menunjukkan adanya kontinuitas struktur politik dan birokrasi dalam periode awal Republik. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi kekuasaan priyayi-aristokrat dalam struktur politik lokal Jawa Timur pada periode 1950–1963 dan menginterpretasikannya sebagai bagian dari proses dekolonisasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik dan sejarah lokal dengan menempatkan elite priyayi-aristokrat sebagai aktor yang mengalami, merespons, dan beradaptasi terhadap perubahan struktur politik. Analisis difokuskan pada perubahan kelembagaan pemerintahan, posisi birokrasi lokal, sumber legitimasi politik, serta relasi antara elite lama dan munculnya aktor politik baru. Sumber penelitian mencakup arsip pemerintahan, peraturan perundang-undangan, surat kabar sezaman, dokumen politik, dan sumber sejarah lokal. Penelitian ini berargumen bahwa transisi menuju pemerintahan Republik tidak menghasilkan pemutusan langsung terhadap kekuasaan priyayi-aristokrat. Sebaliknya, periode 1950–1963 merupakan proses negosiasi dan transformasi, ketika sebagian elite mengalami penurunan posisi dan legitimasi, sementara sebagian lainnya beradaptasi dengan struktur birokrasi dan politik Republik. Restrukturisasi pemerintahan serta penghapusan karesidenan dan kawedanan pada 1963 secara bertahap mengubah basis kelembagaan kekuasaan lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa dekolonisasi tidak hanya merupakan proses pengalihan kedaulatan, tetapi juga transformasi terhadap struktur, institusi, dan relasi kekuasaan yang diwariskan kolonialisme. Dengan demikian, sejarah politik lokal Jawa Timur dapat menjadi ruang penting untuk mendekolonisasi historiografi Indonesia dan menghadirkan perspektif lokal dalam memahami pembentukan politik Republik.