DAMPAK KEBIJAKAN ORDE BARU TERHADAP PEDAGANG KECIL DI SURAKARTA


Date Published : 6 November 2026

Contributors

Mekar Hayuning Tyas

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Author

Mekar hayuning Dyah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Second Author

Irma Ayu Kartika Dewi

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Third Author

Keywords

Orde Baru kebijakan pemerintah pedagang kecil pasar tradisional Surakarta

Proceeding

Track

General Track

License

Copyright (c) 2026 International Conference on Cultures & Languages

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Abstract

Kebijakan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru turut mepengaruhi perkembangan aktivitas perdagangan dan keberlangsungan usaha pedagang kecil di berbagai daerah, termasuk Surakarta. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui Instruksi Presiden, antara lain Inpres Nomor 8 Tahun 1981, Inpres Nomor 7 Tahun 1982, dan Inpres Nomor 10 Tahun 1983. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menyediakan tempat berjualan bagi pedagang kecil golongan ekonomi lemah serta memungkinkan tersedianya ruang usaha dengan sewa yang terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Orde Baru yang berkaitan dengan pedagang kecil serta mengkaji dampaknya terhadap perkembangan usaha dan kondisi ekonomi pedagang kecil di Surakarta pada masa Orde Baru. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian meliputi dokumen kebijakan pemerintah, arsip, surat kabar, majalah, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan perkembangan pasar dan aktivitas perdagangan di Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan dalam kegiatan ekonomi pedagang, salah satunya di Pasar Klewer, dimana pasar tersebut digunakan sebagai salah satu gambaran untuk melihat perubahan kondisi perdagangan dan pedagang kecil di Surakarta, disertai penelusuran terhadap pedagang kecil pada sektor perdagangan lainnya. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dengan perkembangan dan keberlangsungan usaha pedagang kecil di Surakarta.

References

Ashar, K. (2011). Analisis terhadap kesinambungan lembaga pembiayaan pedesaan dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Journal of Indonesian Applied Economics, 5(1).
Effendy, M. A. R. (Ed.). (2024). Historiografi Indonesia. Cipta Media Nusantara.
Gonta, W. C. (2017). Pengaruh revitalisasi pasar terhadap aktivitas pedagang di Pasar Klewer Kota Surakarta. Cakra Wisata, 18(2).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2015). Manual pelatihan dasar HAM: Pegangan partisipan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2015. Komnas HAM.
Mahdi, I. (2017). Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis-Garis Besar Haluan Negara. Al-Imarah, 2(1).
Murdiyana, & Mulyana. (2017). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Politik Pemerintahan, 10(1).
Paragya Putri, M. D., & Tangkilisan, Y. B. (2018). Program Kredit Candak Kulak: Kredit untuk sektor non pertanian tahun 1976–1979. International Young Scholars Symposium on Humanities and Art.
Rahmawati, R. (2022). Repelita: Sejarah pembangunan nasional di era Orde Baru. Etnohistori, 9(2).
Rajab, B. (2004). Negara Orde Baru: Berdiri di atas sistem ekonomi dan politik yang rapuh. Jurnal Sosiohumaniora, 6(3).
Romarina, A., dkk. (2024). Perencanaan pembangunan daerah. Deepublish Digital.
Sandy, D. (2020). Narasi catatan penggugah jiwa seorang mahasiswa Sriwijaya. Guepedia.
Shaleha, P. U., dkk. (2024). Sejarah perkembangan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru dan pengaruh krisis moneter terhadap perekonomian Indonesia. Analisis Sejarah, 14(2).
Shulchi, L. A. (2016). Kebijakan pemerintah dalam sorotan pers Indonesia 1967–1974. Avatara, 4(3).
Sibuea, H. P., & Wijanarko, D. S. (2020). Dinamika negara hukum. Rajagrafindo Persada.
Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan publik: Pendelegasian tanggungjawab negara kepada Presiden selaku penyelenggara pemerintahan. Universitas Moestopo Beragama Pers.
Yunus, M., dkk. (2025). Pemikiran dan tradisi perekonomian di Indonesia. USK Press.
Peraturan dan Dokumen Pemerintah
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Program Perkreditan Candak Kulak. (1979).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1979 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980. (1979).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1980 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1980/1981. (1980).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982. (1981).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983. (1982).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1983/1984. (1983).
Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. (1966).
Surat Kabar
Bali Pos. (1989, 22 Januari).
Berita Yudha. (1982, 18 Januari).
Berita Yudha. (1983, 28 Maret).
Harian Neraca. (1989, 27 Maret).
Suara Karya. (1976, 12 Agustus).
Suara Karya. (1980, 16 Agustus).

Downloads

How to Cite

Mekar Hayuning Tyas, M. H. T. (2026). DAMPAK KEBIJAKAN ORDE BARU TERHADAP PEDAGANG KECIL DI SURAKARTA . International Conference on Cultures & Languages, 4(1), 247-265. https://conferences.uinsaid.ac.id/iccl/paper/view/1220